Kamis, 24 Februari 2011
biodata
Nama saya adalah Delly Pratama. Saya lahir di bekasi pada tanggal 18 oktober 1990. Saya anak pertama dari 2 orang bersaudara. adik saya g sekarang berusia 13 tahun, dya duduk di bangku SMP kelas 2. Sewaktu kecil saya pernah bercita-cita untuk menjdai seorang pemain basket karena hobi saya yang senang bermain basket. Karena pada saat itu saya sangat mengidolakan sekali pemain basket karena permainannya dan kehidupan yang bisa di bilang mapan. Selepas bangku SMA sebenarnya saya ingin masuk perguruan tinggi negeri, tetapi nasib berkata lain dan saya pun mencoba test dan tidak di terima. tetapi saya tidak berkecil hati ketika mengetahui tidak di terima di PTN, ketika saya SMA Universitas Gunadarma melakukan kerja sama dengan SMA kami, dengan mengadakan Try Out untuk penerimaan mahasiswa baru dan saya pun ikut dalam test tersebut. Setelah mengikuti test tersebut alhamdulillah saya pun di terima. Setelah melihat lebih jauh lagi, ternyata Universitas Gunadarma mempunyai latar belakang yang baik. akhirnya saya menetapkan masuk Universitas Gunadarma dan memilih jurusan ekonomi manajemen S1. Saya pun senang menjalankan aktivitas saya yang sekarang ini sebagai seorang mahasiswa. Saya bangga mempunyai teman-teman yang selalu menemani dan setia di manapun saya berada di campus saya sekarang ini. Saya berharap insya allah bisa menyelesaikan kuliah ini pada tahun depan dengan nilai yang memuaskan,amiin. Dan setelah lulus nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya.
Perlukah Seorang Manager Mengetahui Perekonomian Indonesia ?
PERLUKAH MANAJER MENGETAHUI PEREKONOMIAN INDONESIA?
Perlu,karena seorang manajer harus benar-benar mengetahui perekonomian Indonesia,sejauh mana perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut di sertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan,apabila yang satu membaik maka yang lainnya cenderung memburuk,dan seorang manajer juga perlu mengetahui sejauh mana berbagai sumber daya telah di manfaatkan keadaannya di sebut full employment,sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum di manfaatkan berarti perekonomian dalam keadan under employment atau terdapat pengangguran atau belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh,konsep pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang di sebabkan oleh semakin banyaknya jumlah factor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara produksi itu sendiri,peran pemerintah atau manajer dalam perekonomian ada yang bersifat kuat adsa yang lemah.kebijaksanaan pemerintah taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat diukur secara ekonomis, kesejahteraan masyarakat tercapai bila tingkat pendapatan riil rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang retif merata.
Rabu, 23 Februari 2011
Nama : Delly Pratama
NPM : 10208320
Kelas : 3EA12
DATA KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
1.PENDAHULUAN
Dari hasil sensus penduduk tahun 1990 jumlah penduduk Indonesia adalah
179,4 juta. Berarti Indonesia termasuk negara terbesar ke tiga di antara negaranegara yang sedang berkembang setelah Gina dan India.Dibanding dengan jumlah
sensus tahun 1980 maka akan terlihat peningkatan penduduk Indonesia rata-rata
1,98% pertahun. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Indonesia
pada tahun 1995 sebanyak 195,3 juta jiwa.
Bila dilihat dari luas wilayah pada peta penyebaran penduduknya terlihat
tidak merata di 27 propinsi. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990 sekitar
60% penduduk tinggal di pulau Jawa, padahal luas pulau Jawa hanya 7% dari luas
wilayah Indonesia. Dilain pihak pulau Kalimantan yang luas wilayahnya hanya
ditempati oleh 5% dari jumlah penduduknya.
Kondisi tersebut menunjukan bahwa kepadatan penduduk Indonesia tidak
seimbang. Kondisi tersebut memerlukan upaya pemerataan dan upaya tersebut telah
dilaksanakan melalui program transmigrasi dan gerakan kembali ke Desa.
Dilihat dari tingkat pertambahan penduduknya Indonesia masih tergolong
tinggi, hal ini bila tidak diupayakan pengendalianya akan menimbulkan banyak
masalah.
Di Indonesia dari tingkat partisipasi anak usia sekolah baru mencapai 53%
meskipun wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah dicanangkan oleh
pemerintah. Dibanding negara tetangga, tingkat partisipasi pendidikan kita tergolong
rendah. Hongkong misalnya tahun 1985 telah mencapai 95%, Korea Selatan 88%
dan Singapura telah mencapai 95 % (Surabaya Post, 2 Oktober 1995).
Masalah-masalah lain seperti ketenagakerjaan 77% angkatan kerja masih
berpendidikan rendah. Dampaknya terhadap pendapatan perkapita yang pada
gilirannya akan berpengaruh terhadap kualitas hidup. Juga terhadap kehidupan
rumah tangga seperti perceraian dan perkawinan yang akan berpengaruh terhadap
angka kelahiran dan kematian yang dalam banyak hal dijadikan indikator bagi
kesejahteraan suatu negara.
Nampaknya sederhana, tetapi harus diingat bahwa manusia adalah sebagai
subjek tetapi juga sekaligus objek pembangunan sehingga bila tidak diantisipasi
mungkin pada gilirannnya akan berakibat ketidakstabilan atau kerapuhan suatu
negara.
2. MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
A. Masalah Akibat Angka Kelahiran
1. Total Fertility Rate (TFR)
Hasil perkiraan tingkat fertilitas (metode anak kandung) menunjukan bahwa
penurunan tingkat fertilitas Indonesia tetap berlangsung dengan kecepatan yang
bertambah seperti nampak pada tabel di bawah ini :
Periode (tahun) TFR % Penurunan/tahun
1967 -1970 5,605 1,7
1971 -1975 5,200 2,3
1976 -1979 4,680 2,8
1980 -1984 4,055 3,9
1987 -1990 3,222 2,1 © 2003 Digited by USU Digital Library 2
Sumber : BPS Jawa Timur, 1996
Tingkat fertilitas secara keseluruhan dari periode 1981- 1984 ke periode 1986
-1989 turun sebesar 18 % atau sekitar 3,9% pertahun. Namun tingkat penurunan
fertilitas mulai melambat atara periode 1986-1989 dan 1987-1990 yaitu menjadi
2,1% rata-rata pertahun.
2. Age Spesific Fertility Rate (ASFR)
Hasil SP71 dan SP80 masih menunjukan bahwa tingkat kelahiran untuk
kelompok umur wanita 20-24 tahun adalah yang tertinggi. Namun demikian terjadi
pergeseran ke kelompok umur (25 -29) tahun pada hasil SP80 dan ini akan
memberikan dampak terhadap penurunan tingkat gfertilitas secara keseluruhan
(Trend Fertilitas, Mortalitas dan Demografi, 1994: 18)
Berdasarkan dua kondisi di atas dapatlah disebutkan beberapa masalah (terkait
dengan SDM) sebagai berikut :
1) Jika fertilitas semakin meningkat maka akan menjadi beban pemerintah dalam hal
penyediaan aspek fisik misalnya fasilitas kesehatanketimbang aspek intelektual.
2) Fertilitas meningkat maka pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat tinggi
akibatnya bagi suatu negara berkembang akan menunjukan korelasi negatif
dengan tingkat kesejahteraan penduduknya.
Jika ASFR 20- 24 terus meningkat maka akan berdampak kepada investasi SDM
yang semakin menurun.
B. Masalah akibat Angka Kematian
Selama hampir 20 tahun terakhir, Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami
penurunan sebesar 51,0 pada periode 1967-1986. Tahun 1967 AKB adalah 145 per
1000 kelahiran, kemudian turun menjadi 109 per 1000 kelahiran pada tahun 1976.
Selama 9 tahun terjadi penurunan sebesar 24,8 persen atau rata-rata 2,8 persen per
tahun. Berdasarkan SP90, AKB tahun 1986 diperkirakan sebesar 71 per 1000
kelahiran yang menunjukan penurunan sebesar 34,9 persen selama 10 tahun
terakhir atau 3,5 persen pertahun (Trend Mortalitas, 66).
Tabel Perkiraan Angka Harapan Hidup (AHH)
Tahun Nilai
SP1971 45,7
SP 1980 52,2
SP 1990 59,8
Sumber: BPS Jatim, 1996.
Sejalan dengan penurunan AKB, AHH menunjukan kenaikan. Pada tahun
1971 AHH adalah 45,7 yang kemudian naik 6,5 tahun menjadi 52,2 pada SP80 dan
mengalami kenaikan 7,6 menjadi 59,8 pada SP90.
Masalah yang muncul akibat tingkat mortalitas adalah :
1) Semakin bertambahnya Angka Harapan Hidup itu berarti perlu adanya peran
pemerintah di dalam menyediakan fasilitas penampungan.
2) Perlunya perhatian keluarga dan pemerintah didalam penyediaan gizi yang
memadai bagi anak-anak (Balita).
3) Sebaliknya apabila tingkat mortalitas tinggi akan berdampak terhadap reputasi
Indonesia dimata dunia.
Pemecahan masalah angka kelahiran dan kematian :
a) Kelahiran
Angka kelahiran perlu ditekan melalui :
! Partisipasi wanita dalam program KB. © 2003 Digited by USU Digital Library 3
! Tingkat pendidikan wan ita wanita mempengaruhi umur kawin pertama dan
penggunaan kontrasepsi.
! Partisipasi dalam angkatan kerja mempunyai hubungan negatif dengan
fertilitas
! Peningkatan ekonomi dan sosial.
b) Kematian
Angka kematian perlu ditekan :
! Pelayanan kesehatan yang lebih baik
! Peningkatan gizi keluarga
! Peningkatan pendidikan (Kesehatan Masyarakat)
C. Masalah Komposisi Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus tahun 1990 berjumlah
179246785 dari jumlah tersebut komposisi usianya tidak berimbang yang
menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru.
Katagori Berdasarkan Usia Sebagai Berikut :
U S I A (Thn) Jumlah (Jiwa)
0 - 4 20.985.144
5 - 9 23.223.058
10 - 14 21.482.141
15 - 19 18.926.983
20 - 24 16.128.352
25 - 29 15.623.530
30 - 34 13.245.794
35 - 39 11.184.217
40 - 44 8.081.636
45 - 49 7.565.664
50 - 54 6.687.586
55 - 59 4.831.697
60 - 64 4.526.451
65 - 69 2.749.724
70 - 74 2.029.026
>75 4.415
Sumber : Kantor BPS Jawa Timur
Berdasarkan angka-angaka tersebut tampak penumpukan jumlah penduduk
pada usia muda, yaitu usia 0 -4 tahun berjumlah 20985144 jiwa, usia 5-9 tahun
sebesar 23223058 jiwa dan 10 -14 tahun 21428141 jiwa yang mana pada usia
tersebut belum produktif masih tergantung pada orang-orang lain terutama
keluarga.
Masalah-masalah yang dapat timbul akibat keadaan demikian adalah :
1) Aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Banyaknya beban
tanggungan yang harus dipenuhi biaya hidupnya oleh sejumlah manusia
produktif yang lebih sedikit akan mengurangi pemenuhan kebutuhan ekonomi
dan hayat hidup.
2) Aspek pemenuhan gizi.
Kemampuan ekonomi yang kurang dapat pula berakibat pada pemenuhan
makanan yang dibutuhkan baik jumlah makanan (kuantitatif) sehingga dampak
lebih lanjut adalah adanya rawan atau kurang gizi (malnutrition). Pada gilirannya
nanti bila kekurangan gizi terutama pada usia muda ( 0 -5 tahun). Akan
mengganggu perkembangan otak bahkan dapat terbelakang mental ( mental
retardation ). Ini berarti mengurangi mutu SDM masa yang akan datang. © 2003 Digited by USU Digital Library 4
3) Aspek Pendidikan
Pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga diperlukan dukungan
kemampuan ekonomi semua termasuk orang tua. Apabila kemampuan ekonomi
kurang mendukung maka fasilitas pendidikan juga sukar untuk dipenuhi yung
mengakibatkan pada kualitas pendidikan tersebut kurang
4) Lapangan Kerja
Penumpukan jumlah penduduk usia muda atau produktif memerlukan persiapan
lapangan kerja masa mendatang yang lebih luas. Hal ini merupakan bom waktu
pencari kerja atau penyedia kerja. Apabila tidak dipersiapkan SDMnya dan
lapangan kerja akan berdampak lebih buruk pada semua aspek kehidupan.
Alternatif Pemecahan yang diperlukan :
(a) Pengendalian angka kelahiran melalui KB.
(b) Peningkatan masa pendidikan.
(c) Penundaaan usia perkawinan
D. Masalah Kependudukan dan Angkatan Kerja.
Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun
keatas. Mereka terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (BPS :
1994,30). Penduduk yang tergolong angkatan kerja dikenal dengan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
TPAK menurut umur mengikuti pola huruf "U" terbalik. Angkatan rendah pada
usia-usia muda karena sekolah, kemudian naik sejalan kenaikan umur sampai
mencapai 25 -29 tahun, kemudian turun secara perlahan pada umur-umur
berikutnya (antara lain karena pensiun).
Angka kesempatan kerja yang merupakan pebandingan antara penduduk
yang bekerja dengan angkatan kerja pada tahun 1993 cukup tinggi yaitu sekitar
97,2%. Ini berarti angka penganguran kurang lebih hanya 2,8 0/00 (BPS:1994,30).
Berdasarkan hasil sensus tahun 1994 jumlah TPAK sebesar 19.254.554
(Sensus PBS; 1990,417) sedangkan jumlah penduduk mencapai 179.247.283 jiwa
sehingga TPAK meskipun mungkin termasuk angkatan kerja. Melihat rasio TPAK dan
Non TPAK tampaknya jauh tidak seimbang hal ini kemungkinan dapat menyebabkan
masalah antara lain:
(a) Produktifitas yang dihasilkan oleh sebagian kecil manusia kemungkinan bisa
habis dikonsumsi sebagian besar penduduk.
(b) Pendapatan perkapita akan rendah sehingga berpengaruh pada sektor ekonomi
masyarakat.
Alternatif Pemecahan Masalah :
(a) Penyediaan lapangan kerja
(b) Peningkatan mutu SDM melalui pendidikan dan keterampilan.
E. Masalah Mobilitas Penduduk di Indonesia
Masalah migrasi penduduk di Indonesia menjadi isu politik kependudukan di
Indonesia.
Mobilitas Antar Pulau
Mobilitas antar pulau didominasi mobilitas penduduk di Pulau Jawa. Penduduk
yang keluar dari Jawa sebanyak 3,6 juta jiwa tahun 1980 dan 5,3 juta jiwa tahun
1990. Sebagian besar migrasi menuju Sumatera, yaitu 79,75% pada tahun 1980 dan
68,70% pada tahun 1990.
Migran keluar dari Pulau Sumatera tahun 1980 sebanyak 0,8 juta, dan
sebesar 92,97% menuju Pulau Jawa, sedang pada tahun 1990 sebesar 1,6 juta dan
92,62 % juga menuju Pulau Jawa. Migran dari Kalimantan sebagian besar menuju © 2003 Digited by USU Digital Library 5
Pulau Jawa. Dari 0,2 juta jiwa pada tahun 1980 adaa 73,32% menuju Pulau Jawa
dan pada tahun 1990 ada sebanyak 0,5 juta ternyata yang 76,49 % juga menuju
Pulau Jawa. (BPS:107,110)
Dapat dimaklumi bahwa Pulau Jawa sebagai tujuan utama para migran,
karena di Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian, pusat pendidikan, pusat
pemerintahan dan pusat kegiatan sosial ekonomi lainnya. Migran terbesar yang
masuk ke Pulau Jawa berasal dari Sumatera, karena Pulau Sumatera secara
geografis berdekatan dengan Pulau Jawa dan sistim transportasi yang
menghubungkan kedua pulau ini lebih bervariasi dan lebih banyak frekuensinya
dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya.
Mobilitas Penduduk antar Pulau Propinsi
Pola mobilitas di Jawa masih sangat besar. Di Jawa Timur jumlah pendatang
masih didominasi migran sekitarnya terutama Jawa Tengah. Keadaan ini
menunjukan bahwa pekembangan mobilitas terjadi karena peningkatan peranan lalu
lintas di Pulau Jawa dan Sekitarnya termasuk Lampung, Sumatera Selatan sebagai
akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Sedang migran yang keluar dari
Jawa Timur mayoritas menuju wilayah Indonesia Barat terutama Sumatera dan
daerah pusat pertumbuhan ekonomi seperti Jakarta.
Propinsi pengirim migran total terbesar adalah Jawa Tengah, yaitu 3,1 juta
jiwa pada tahun 1980 dan 4,4 juta tahun 1990. Jawa Timur sebanyak 1,6 juta pada
tahun 1980 dan 2,5 juta tahun 1990, disusul Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta
(BPS 1994; 111).
Mobilitas Penduduk dari Desa ke Kota
Urbanisasi pada dasarnya adalah pertumbuhan penduduk perkotaan yang
disebabkan perpindahan dari desa ke kota, dari kota ke kota, serta akibat proses
perluasan wilayah perkotaan (Reklamasi).
Permasalah yang Timbul :
Pertumbuhan penduduk perkotaan selalu menunjukan peningkatan yang
terus menerus, hal ini disebabkan pesatnya perkembangan ekonomi dengan
perkembangan industri, pertumbuhan sarana dan prasarana jalan perkotaan.
Upaya Pencegahan:
Pertumbuhan penduduk di perkotaan periode 1971-1980 jauh lebih pesat
dibandingkan dengan periode 1980-1990, hal ini disebabkan periode 1971-1980
pertumbuhan ekonomi masih terpusat didaerah perkotaan, sehingga penduduk
banyak pindah ke perkotaan untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak.
Pada periode 1980-1990 pemeratan pembangunan mulai terasa sampai ke
daerah pedesaan. Keadaan ini memungkinkan penduduk tidak lagi membangun
daerah perkotaan, akan tetapi cendrung menciptakan lapangan pekerjaan sendiri di
pedesaan. (BPS 1994: 18).
Sejalan dengan arah pembangunan yang diharapkan persentase penduduk
perkotaan cendrung meningkat. Proyeksi yang diharapkan ada peningkatan dari
31,10 persen tahun 1990 menjadi 41,46 % pada tahun 2000.
Menurut Prigno Tjiptoheriyanto upaya mempercepat proses pengembangan
suatu daerah pedesaan menjdadi daerah perkotaan yang disesuaikan dengan
harapan dan kemampuan masyarakat setempat. Untuk itu diperlukan upaya
peningkatan jumlah penduduk yang berminat tetap tinggal di desa. Yang perlu
diusahakan perubahan status desa itu sendiri, dari desa "desa rural" menjadi "desa
urban". Dengan demikian otomatis penduduk yang tinggal didaerahnya menjadi
"orang kota" daalam arti statistik (Surabaya Post, 23 September 19996). Guna
menekan derasnya arus penduduk dari desa ke kota, maka pola pembangunan yang © 2003 Digited by USU Digital Library 6
beroreantasi pedesaan perlu digalakan dengan memasukan fasilitas perkotaan ke
pedesaan, sehingga merangsang kegiatan ekonomi pedesaan.
F. Masalah Kepadatan Penduduk di Indonesia
Dilihat dari jumlah penduduknya Indonesia termasuk negara terbesar ketiga
diantara negara-negara sedang berkembang setelah Gina dan India. Hasil
pencacahan lengkap sensus penduduk 1990, penduduk Indonesia berjumlah 179,4
juta jiwa. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, julah penduduk pada tahun 1995
mencapai 195,3 juta jiwa.
Kepadatan di 27 Propinsi masih belum merata. Berdasarkan sensus penduduk
tahun 1990 sekitar 60% penduduk tinggal di Pulau Jawa, padahal luas Pulau Jawa
hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia. Dilain pihak, Kalimantan
yang memiliki 28% dari luas total, hanya dihuni oleh 5% penduduk Indonesia.
Dengan demikian kepadatan penduduk secara regional juga sangat timpang,
sementara kepadatan per kilometer persegi di Pulau Jawa mencapai 814 orang, di
Maluku dan Irian Jaya hanya 7 orang (BPS, 1994:29).
Permasalahan yang timbul:
Ketidakseimbangan kepadatan penduduk ini mengakibatkan ketidakmerataan
pembangunan baik phisik maupun non phisik yang selanjutnya mengakibatkan
keinginan untuk pindah semakin tinggi. Arus perpindahan penduduk biasanya
bergerak dari daerah yang agak terkebelakang pembangunannya ke daerah yang
lebih maju, sehingga daerah yang sudah padat menjadi semakin padat.
Pemecahan Masalah:
Untuk memecahkan masalah ini dilaksanakan program pepindahan penduduk
dari daerah padat ke daerah kekurangan penduduk, yaitu program transmigrasi.
Sasaran utama program transmigrasi semula adalah untuk mengurangi
kelebihan penduduk di Pulau Jawa. Tetapi ternyata jumlah penduduk yang berhasil di
transmigrasikan keluar Jawa sangat kecil jumlahnya. Pada tahun 1953 direncanakan
100.000 penduduk, tetapi hanya sebanyak 40.000 orang yang berhasil dipindahkan
(BPS 1994:90)
Walaupun demikian, program transmigrasi sudah menunjukan hasilnya
dimana penduduk yang tinggal di Pulau Jawa turun dari 60% pada tahun 1990,
diproyeksikan menjadi 57,7% pada tahun 2000. Sebaliknya diluar Jawa
diproyeksikan akan terjadi kenaikan tahun 1990-2000. Di Pulau Sumatera naik dari
21% pada tahun 1990 menjadi 21,65 % pada tahun 2000 (BPS 1990:6-7).
G. Masalah Perkawinan dan Perceraian
Perkawinan bukan merupakan komponen yang langsung mempengaruhi
pertumbuhan penduduk akan tetapi mempunyai pengaruh yang cukup besar
terhadap fertilitas, karena dengan adanya perkawinan dapat meningkatkan angka
kelahiran. Sebaliknya perceraian adalah merupalkan penghambat tingkat fertilitas
karena dapat menurunkan angka kelahiran.
Di Indonesia status perkawinan (kawin) masih jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan status perceraian hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :
JENIS KELAMIN KAWIN CERAI HIDUP/MATI
Pria 25.312.260 1.322.446
Wanita 26.448.577 6.176.904
Sumber: BPS Jawa Timur, 1996 © 2003 Digited by USU Digital Library 7
Dari data di atas memberikan gambar bahwa jumlah perkawina baik pia maupun
wanita sebesar 5.176.837 masih jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah
perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati yang hanya sekitar 7.499.340.
Masalah yang timbul akibat perkawinan antara lain:
1. Perumahan
2. Fasilitas kesehatan
Masalah yang timbul akibat perceraian meningkat adalah :
1. Sosial Ekonomi
2. Nilai agama yang lemah
Alternatif Pemecahan :
Perkawinan
1. Menambah masa lajang.
2. Meningkatkan masa pendidikan.
Peceraian :
1. Konsultasi Keluarga.
2. Pendalaman Agama.
PENUTUP
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut jumlah penduduknya,
Indonesia termasuk negara yang besar dan menduduki urutan terbesar ke tiga di
antara negara-negara berkembang setelah Gina dan India.
Menurut hasil sensus penduduk tahun 1990 penduduk Indonesia berjumlah
179,4 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat sekitar 1,98% per tahunnya.
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 1995 adalah 195,3 juta jiwa. Dari
kondisi semacam ini timbul berbagai masalah kependudukan antara lain: Ketidak
merataan penyebaran penduduk di setiap Propinsi. Di Indonesia berdasarkan SP
1990 kurang lebih 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya
hanya 7% dari luas seluruh wilayah Indonesia. Sebaliknya Kalimantan yang
mempunyai luas 28 persen dari seluruh daratan Indonesia hanya dihuni oleh lebih
kurang lebih 5% penduduk sehingga secara regional kepadatan penduduk sangatlah
timpang.
Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja, tampak masih rendah di mana
tingkat pendidikan yang terbanyak adalah SD, yaitu 37,6% dari seluruh penduduk
yang bekerja. Hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan
akan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah
tertentu. Pada tahun 1993, dari sekitar 1,2 juta orang yang terdapat sebagal
PENCARI KERJA HANYA SEKITAR 328.000 atau 27 % yang memperoleh penempatan.
DAFTAR PUSTAKA
BPS, 1994, Profil Kependudukan Propinsi Jawa Timur, BPS, Jakarta.
BPS, 1994, Trend Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi, BPS, Jakarta.
BPS, 1994, Proyeksi Penduduk Indonesia Per Kabupaten/Kodya 1990-2000
BPS,Jakarta
Daldjoeni N, 1986, Masalah Penduduk dalam Fakta dan Angka, Alumni Bandung
Goeltenboth, F. 1996, Applied Geography and Development, Volume 47 Institute
for Scientific Co-operation, tumbingen Federal Republic of Germany.
Lembaga Demografi, FEU I, 1981, Dasar-dasar Demografi FEUI, Jakarta.
Tji Suharyanto, P, Urbanisasi, Surabaya Post, 23 September 199
NPM : 10208320
Kelas : 3EA12
DATA KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
1.PENDAHULUAN
Dari hasil sensus penduduk tahun 1990 jumlah penduduk Indonesia adalah
179,4 juta. Berarti Indonesia termasuk negara terbesar ke tiga di antara negaranegara yang sedang berkembang setelah Gina dan India.Dibanding dengan jumlah
sensus tahun 1980 maka akan terlihat peningkatan penduduk Indonesia rata-rata
1,98% pertahun. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Indonesia
pada tahun 1995 sebanyak 195,3 juta jiwa.
Bila dilihat dari luas wilayah pada peta penyebaran penduduknya terlihat
tidak merata di 27 propinsi. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990 sekitar
60% penduduk tinggal di pulau Jawa, padahal luas pulau Jawa hanya 7% dari luas
wilayah Indonesia. Dilain pihak pulau Kalimantan yang luas wilayahnya hanya
ditempati oleh 5% dari jumlah penduduknya.
Kondisi tersebut menunjukan bahwa kepadatan penduduk Indonesia tidak
seimbang. Kondisi tersebut memerlukan upaya pemerataan dan upaya tersebut telah
dilaksanakan melalui program transmigrasi dan gerakan kembali ke Desa.
Dilihat dari tingkat pertambahan penduduknya Indonesia masih tergolong
tinggi, hal ini bila tidak diupayakan pengendalianya akan menimbulkan banyak
masalah.
Di Indonesia dari tingkat partisipasi anak usia sekolah baru mencapai 53%
meskipun wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah dicanangkan oleh
pemerintah. Dibanding negara tetangga, tingkat partisipasi pendidikan kita tergolong
rendah. Hongkong misalnya tahun 1985 telah mencapai 95%, Korea Selatan 88%
dan Singapura telah mencapai 95 % (Surabaya Post, 2 Oktober 1995).
Masalah-masalah lain seperti ketenagakerjaan 77% angkatan kerja masih
berpendidikan rendah. Dampaknya terhadap pendapatan perkapita yang pada
gilirannya akan berpengaruh terhadap kualitas hidup. Juga terhadap kehidupan
rumah tangga seperti perceraian dan perkawinan yang akan berpengaruh terhadap
angka kelahiran dan kematian yang dalam banyak hal dijadikan indikator bagi
kesejahteraan suatu negara.
Nampaknya sederhana, tetapi harus diingat bahwa manusia adalah sebagai
subjek tetapi juga sekaligus objek pembangunan sehingga bila tidak diantisipasi
mungkin pada gilirannnya akan berakibat ketidakstabilan atau kerapuhan suatu
negara.
2. MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
A. Masalah Akibat Angka Kelahiran
1. Total Fertility Rate (TFR)
Hasil perkiraan tingkat fertilitas (metode anak kandung) menunjukan bahwa
penurunan tingkat fertilitas Indonesia tetap berlangsung dengan kecepatan yang
bertambah seperti nampak pada tabel di bawah ini :
Periode (tahun) TFR % Penurunan/tahun
1967 -1970 5,605 1,7
1971 -1975 5,200 2,3
1976 -1979 4,680 2,8
1980 -1984 4,055 3,9
1987 -1990 3,222 2,1 © 2003 Digited by USU Digital Library 2
Sumber : BPS Jawa Timur, 1996
Tingkat fertilitas secara keseluruhan dari periode 1981- 1984 ke periode 1986
-1989 turun sebesar 18 % atau sekitar 3,9% pertahun. Namun tingkat penurunan
fertilitas mulai melambat atara periode 1986-1989 dan 1987-1990 yaitu menjadi
2,1% rata-rata pertahun.
2. Age Spesific Fertility Rate (ASFR)
Hasil SP71 dan SP80 masih menunjukan bahwa tingkat kelahiran untuk
kelompok umur wanita 20-24 tahun adalah yang tertinggi. Namun demikian terjadi
pergeseran ke kelompok umur (25 -29) tahun pada hasil SP80 dan ini akan
memberikan dampak terhadap penurunan tingkat gfertilitas secara keseluruhan
(Trend Fertilitas, Mortalitas dan Demografi, 1994: 18)
Berdasarkan dua kondisi di atas dapatlah disebutkan beberapa masalah (terkait
dengan SDM) sebagai berikut :
1) Jika fertilitas semakin meningkat maka akan menjadi beban pemerintah dalam hal
penyediaan aspek fisik misalnya fasilitas kesehatanketimbang aspek intelektual.
2) Fertilitas meningkat maka pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat tinggi
akibatnya bagi suatu negara berkembang akan menunjukan korelasi negatif
dengan tingkat kesejahteraan penduduknya.
Jika ASFR 20- 24 terus meningkat maka akan berdampak kepada investasi SDM
yang semakin menurun.
B. Masalah akibat Angka Kematian
Selama hampir 20 tahun terakhir, Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami
penurunan sebesar 51,0 pada periode 1967-1986. Tahun 1967 AKB adalah 145 per
1000 kelahiran, kemudian turun menjadi 109 per 1000 kelahiran pada tahun 1976.
Selama 9 tahun terjadi penurunan sebesar 24,8 persen atau rata-rata 2,8 persen per
tahun. Berdasarkan SP90, AKB tahun 1986 diperkirakan sebesar 71 per 1000
kelahiran yang menunjukan penurunan sebesar 34,9 persen selama 10 tahun
terakhir atau 3,5 persen pertahun (Trend Mortalitas, 66).
Tabel Perkiraan Angka Harapan Hidup (AHH)
Tahun Nilai
SP1971 45,7
SP 1980 52,2
SP 1990 59,8
Sumber: BPS Jatim, 1996.
Sejalan dengan penurunan AKB, AHH menunjukan kenaikan. Pada tahun
1971 AHH adalah 45,7 yang kemudian naik 6,5 tahun menjadi 52,2 pada SP80 dan
mengalami kenaikan 7,6 menjadi 59,8 pada SP90.
Masalah yang muncul akibat tingkat mortalitas adalah :
1) Semakin bertambahnya Angka Harapan Hidup itu berarti perlu adanya peran
pemerintah di dalam menyediakan fasilitas penampungan.
2) Perlunya perhatian keluarga dan pemerintah didalam penyediaan gizi yang
memadai bagi anak-anak (Balita).
3) Sebaliknya apabila tingkat mortalitas tinggi akan berdampak terhadap reputasi
Indonesia dimata dunia.
Pemecahan masalah angka kelahiran dan kematian :
a) Kelahiran
Angka kelahiran perlu ditekan melalui :
! Partisipasi wanita dalam program KB. © 2003 Digited by USU Digital Library 3
! Tingkat pendidikan wan ita wanita mempengaruhi umur kawin pertama dan
penggunaan kontrasepsi.
! Partisipasi dalam angkatan kerja mempunyai hubungan negatif dengan
fertilitas
! Peningkatan ekonomi dan sosial.
b) Kematian
Angka kematian perlu ditekan :
! Pelayanan kesehatan yang lebih baik
! Peningkatan gizi keluarga
! Peningkatan pendidikan (Kesehatan Masyarakat)
C. Masalah Komposisi Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus tahun 1990 berjumlah
179246785 dari jumlah tersebut komposisi usianya tidak berimbang yang
menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru.
Katagori Berdasarkan Usia Sebagai Berikut :
U S I A (Thn) Jumlah (Jiwa)
0 - 4 20.985.144
5 - 9 23.223.058
10 - 14 21.482.141
15 - 19 18.926.983
20 - 24 16.128.352
25 - 29 15.623.530
30 - 34 13.245.794
35 - 39 11.184.217
40 - 44 8.081.636
45 - 49 7.565.664
50 - 54 6.687.586
55 - 59 4.831.697
60 - 64 4.526.451
65 - 69 2.749.724
70 - 74 2.029.026
>75 4.415
Sumber : Kantor BPS Jawa Timur
Berdasarkan angka-angaka tersebut tampak penumpukan jumlah penduduk
pada usia muda, yaitu usia 0 -4 tahun berjumlah 20985144 jiwa, usia 5-9 tahun
sebesar 23223058 jiwa dan 10 -14 tahun 21428141 jiwa yang mana pada usia
tersebut belum produktif masih tergantung pada orang-orang lain terutama
keluarga.
Masalah-masalah yang dapat timbul akibat keadaan demikian adalah :
1) Aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Banyaknya beban
tanggungan yang harus dipenuhi biaya hidupnya oleh sejumlah manusia
produktif yang lebih sedikit akan mengurangi pemenuhan kebutuhan ekonomi
dan hayat hidup.
2) Aspek pemenuhan gizi.
Kemampuan ekonomi yang kurang dapat pula berakibat pada pemenuhan
makanan yang dibutuhkan baik jumlah makanan (kuantitatif) sehingga dampak
lebih lanjut adalah adanya rawan atau kurang gizi (malnutrition). Pada gilirannya
nanti bila kekurangan gizi terutama pada usia muda ( 0 -5 tahun). Akan
mengganggu perkembangan otak bahkan dapat terbelakang mental ( mental
retardation ). Ini berarti mengurangi mutu SDM masa yang akan datang. © 2003 Digited by USU Digital Library 4
3) Aspek Pendidikan
Pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga diperlukan dukungan
kemampuan ekonomi semua termasuk orang tua. Apabila kemampuan ekonomi
kurang mendukung maka fasilitas pendidikan juga sukar untuk dipenuhi yung
mengakibatkan pada kualitas pendidikan tersebut kurang
4) Lapangan Kerja
Penumpukan jumlah penduduk usia muda atau produktif memerlukan persiapan
lapangan kerja masa mendatang yang lebih luas. Hal ini merupakan bom waktu
pencari kerja atau penyedia kerja. Apabila tidak dipersiapkan SDMnya dan
lapangan kerja akan berdampak lebih buruk pada semua aspek kehidupan.
Alternatif Pemecahan yang diperlukan :
(a) Pengendalian angka kelahiran melalui KB.
(b) Peningkatan masa pendidikan.
(c) Penundaaan usia perkawinan
D. Masalah Kependudukan dan Angkatan Kerja.
Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun
keatas. Mereka terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (BPS :
1994,30). Penduduk yang tergolong angkatan kerja dikenal dengan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
TPAK menurut umur mengikuti pola huruf "U" terbalik. Angkatan rendah pada
usia-usia muda karena sekolah, kemudian naik sejalan kenaikan umur sampai
mencapai 25 -29 tahun, kemudian turun secara perlahan pada umur-umur
berikutnya (antara lain karena pensiun).
Angka kesempatan kerja yang merupakan pebandingan antara penduduk
yang bekerja dengan angkatan kerja pada tahun 1993 cukup tinggi yaitu sekitar
97,2%. Ini berarti angka penganguran kurang lebih hanya 2,8 0/00 (BPS:1994,30).
Berdasarkan hasil sensus tahun 1994 jumlah TPAK sebesar 19.254.554
(Sensus PBS; 1990,417) sedangkan jumlah penduduk mencapai 179.247.283 jiwa
sehingga TPAK meskipun mungkin termasuk angkatan kerja. Melihat rasio TPAK dan
Non TPAK tampaknya jauh tidak seimbang hal ini kemungkinan dapat menyebabkan
masalah antara lain:
(a) Produktifitas yang dihasilkan oleh sebagian kecil manusia kemungkinan bisa
habis dikonsumsi sebagian besar penduduk.
(b) Pendapatan perkapita akan rendah sehingga berpengaruh pada sektor ekonomi
masyarakat.
Alternatif Pemecahan Masalah :
(a) Penyediaan lapangan kerja
(b) Peningkatan mutu SDM melalui pendidikan dan keterampilan.
E. Masalah Mobilitas Penduduk di Indonesia
Masalah migrasi penduduk di Indonesia menjadi isu politik kependudukan di
Indonesia.
Mobilitas Antar Pulau
Mobilitas antar pulau didominasi mobilitas penduduk di Pulau Jawa. Penduduk
yang keluar dari Jawa sebanyak 3,6 juta jiwa tahun 1980 dan 5,3 juta jiwa tahun
1990. Sebagian besar migrasi menuju Sumatera, yaitu 79,75% pada tahun 1980 dan
68,70% pada tahun 1990.
Migran keluar dari Pulau Sumatera tahun 1980 sebanyak 0,8 juta, dan
sebesar 92,97% menuju Pulau Jawa, sedang pada tahun 1990 sebesar 1,6 juta dan
92,62 % juga menuju Pulau Jawa. Migran dari Kalimantan sebagian besar menuju © 2003 Digited by USU Digital Library 5
Pulau Jawa. Dari 0,2 juta jiwa pada tahun 1980 adaa 73,32% menuju Pulau Jawa
dan pada tahun 1990 ada sebanyak 0,5 juta ternyata yang 76,49 % juga menuju
Pulau Jawa. (BPS:107,110)
Dapat dimaklumi bahwa Pulau Jawa sebagai tujuan utama para migran,
karena di Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian, pusat pendidikan, pusat
pemerintahan dan pusat kegiatan sosial ekonomi lainnya. Migran terbesar yang
masuk ke Pulau Jawa berasal dari Sumatera, karena Pulau Sumatera secara
geografis berdekatan dengan Pulau Jawa dan sistim transportasi yang
menghubungkan kedua pulau ini lebih bervariasi dan lebih banyak frekuensinya
dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya.
Mobilitas Penduduk antar Pulau Propinsi
Pola mobilitas di Jawa masih sangat besar. Di Jawa Timur jumlah pendatang
masih didominasi migran sekitarnya terutama Jawa Tengah. Keadaan ini
menunjukan bahwa pekembangan mobilitas terjadi karena peningkatan peranan lalu
lintas di Pulau Jawa dan Sekitarnya termasuk Lampung, Sumatera Selatan sebagai
akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Sedang migran yang keluar dari
Jawa Timur mayoritas menuju wilayah Indonesia Barat terutama Sumatera dan
daerah pusat pertumbuhan ekonomi seperti Jakarta.
Propinsi pengirim migran total terbesar adalah Jawa Tengah, yaitu 3,1 juta
jiwa pada tahun 1980 dan 4,4 juta tahun 1990. Jawa Timur sebanyak 1,6 juta pada
tahun 1980 dan 2,5 juta tahun 1990, disusul Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta
(BPS 1994; 111).
Mobilitas Penduduk dari Desa ke Kota
Urbanisasi pada dasarnya adalah pertumbuhan penduduk perkotaan yang
disebabkan perpindahan dari desa ke kota, dari kota ke kota, serta akibat proses
perluasan wilayah perkotaan (Reklamasi).
Permasalah yang Timbul :
Pertumbuhan penduduk perkotaan selalu menunjukan peningkatan yang
terus menerus, hal ini disebabkan pesatnya perkembangan ekonomi dengan
perkembangan industri, pertumbuhan sarana dan prasarana jalan perkotaan.
Upaya Pencegahan:
Pertumbuhan penduduk di perkotaan periode 1971-1980 jauh lebih pesat
dibandingkan dengan periode 1980-1990, hal ini disebabkan periode 1971-1980
pertumbuhan ekonomi masih terpusat didaerah perkotaan, sehingga penduduk
banyak pindah ke perkotaan untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak.
Pada periode 1980-1990 pemeratan pembangunan mulai terasa sampai ke
daerah pedesaan. Keadaan ini memungkinkan penduduk tidak lagi membangun
daerah perkotaan, akan tetapi cendrung menciptakan lapangan pekerjaan sendiri di
pedesaan. (BPS 1994: 18).
Sejalan dengan arah pembangunan yang diharapkan persentase penduduk
perkotaan cendrung meningkat. Proyeksi yang diharapkan ada peningkatan dari
31,10 persen tahun 1990 menjadi 41,46 % pada tahun 2000.
Menurut Prigno Tjiptoheriyanto upaya mempercepat proses pengembangan
suatu daerah pedesaan menjdadi daerah perkotaan yang disesuaikan dengan
harapan dan kemampuan masyarakat setempat. Untuk itu diperlukan upaya
peningkatan jumlah penduduk yang berminat tetap tinggal di desa. Yang perlu
diusahakan perubahan status desa itu sendiri, dari desa "desa rural" menjadi "desa
urban". Dengan demikian otomatis penduduk yang tinggal didaerahnya menjadi
"orang kota" daalam arti statistik (Surabaya Post, 23 September 19996). Guna
menekan derasnya arus penduduk dari desa ke kota, maka pola pembangunan yang © 2003 Digited by USU Digital Library 6
beroreantasi pedesaan perlu digalakan dengan memasukan fasilitas perkotaan ke
pedesaan, sehingga merangsang kegiatan ekonomi pedesaan.
F. Masalah Kepadatan Penduduk di Indonesia
Dilihat dari jumlah penduduknya Indonesia termasuk negara terbesar ketiga
diantara negara-negara sedang berkembang setelah Gina dan India. Hasil
pencacahan lengkap sensus penduduk 1990, penduduk Indonesia berjumlah 179,4
juta jiwa. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, julah penduduk pada tahun 1995
mencapai 195,3 juta jiwa.
Kepadatan di 27 Propinsi masih belum merata. Berdasarkan sensus penduduk
tahun 1990 sekitar 60% penduduk tinggal di Pulau Jawa, padahal luas Pulau Jawa
hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia. Dilain pihak, Kalimantan
yang memiliki 28% dari luas total, hanya dihuni oleh 5% penduduk Indonesia.
Dengan demikian kepadatan penduduk secara regional juga sangat timpang,
sementara kepadatan per kilometer persegi di Pulau Jawa mencapai 814 orang, di
Maluku dan Irian Jaya hanya 7 orang (BPS, 1994:29).
Permasalahan yang timbul:
Ketidakseimbangan kepadatan penduduk ini mengakibatkan ketidakmerataan
pembangunan baik phisik maupun non phisik yang selanjutnya mengakibatkan
keinginan untuk pindah semakin tinggi. Arus perpindahan penduduk biasanya
bergerak dari daerah yang agak terkebelakang pembangunannya ke daerah yang
lebih maju, sehingga daerah yang sudah padat menjadi semakin padat.
Pemecahan Masalah:
Untuk memecahkan masalah ini dilaksanakan program pepindahan penduduk
dari daerah padat ke daerah kekurangan penduduk, yaitu program transmigrasi.
Sasaran utama program transmigrasi semula adalah untuk mengurangi
kelebihan penduduk di Pulau Jawa. Tetapi ternyata jumlah penduduk yang berhasil di
transmigrasikan keluar Jawa sangat kecil jumlahnya. Pada tahun 1953 direncanakan
100.000 penduduk, tetapi hanya sebanyak 40.000 orang yang berhasil dipindahkan
(BPS 1994:90)
Walaupun demikian, program transmigrasi sudah menunjukan hasilnya
dimana penduduk yang tinggal di Pulau Jawa turun dari 60% pada tahun 1990,
diproyeksikan menjadi 57,7% pada tahun 2000. Sebaliknya diluar Jawa
diproyeksikan akan terjadi kenaikan tahun 1990-2000. Di Pulau Sumatera naik dari
21% pada tahun 1990 menjadi 21,65 % pada tahun 2000 (BPS 1990:6-7).
G. Masalah Perkawinan dan Perceraian
Perkawinan bukan merupakan komponen yang langsung mempengaruhi
pertumbuhan penduduk akan tetapi mempunyai pengaruh yang cukup besar
terhadap fertilitas, karena dengan adanya perkawinan dapat meningkatkan angka
kelahiran. Sebaliknya perceraian adalah merupalkan penghambat tingkat fertilitas
karena dapat menurunkan angka kelahiran.
Di Indonesia status perkawinan (kawin) masih jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan status perceraian hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :
JENIS KELAMIN KAWIN CERAI HIDUP/MATI
Pria 25.312.260 1.322.446
Wanita 26.448.577 6.176.904
Sumber: BPS Jawa Timur, 1996 © 2003 Digited by USU Digital Library 7
Dari data di atas memberikan gambar bahwa jumlah perkawina baik pia maupun
wanita sebesar 5.176.837 masih jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah
perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati yang hanya sekitar 7.499.340.
Masalah yang timbul akibat perkawinan antara lain:
1. Perumahan
2. Fasilitas kesehatan
Masalah yang timbul akibat perceraian meningkat adalah :
1. Sosial Ekonomi
2. Nilai agama yang lemah
Alternatif Pemecahan :
Perkawinan
1. Menambah masa lajang.
2. Meningkatkan masa pendidikan.
Peceraian :
1. Konsultasi Keluarga.
2. Pendalaman Agama.
PENUTUP
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut jumlah penduduknya,
Indonesia termasuk negara yang besar dan menduduki urutan terbesar ke tiga di
antara negara-negara berkembang setelah Gina dan India.
Menurut hasil sensus penduduk tahun 1990 penduduk Indonesia berjumlah
179,4 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat sekitar 1,98% per tahunnya.
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 1995 adalah 195,3 juta jiwa. Dari
kondisi semacam ini timbul berbagai masalah kependudukan antara lain: Ketidak
merataan penyebaran penduduk di setiap Propinsi. Di Indonesia berdasarkan SP
1990 kurang lebih 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya
hanya 7% dari luas seluruh wilayah Indonesia. Sebaliknya Kalimantan yang
mempunyai luas 28 persen dari seluruh daratan Indonesia hanya dihuni oleh lebih
kurang lebih 5% penduduk sehingga secara regional kepadatan penduduk sangatlah
timpang.
Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja, tampak masih rendah di mana
tingkat pendidikan yang terbanyak adalah SD, yaitu 37,6% dari seluruh penduduk
yang bekerja. Hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan
akan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah
tertentu. Pada tahun 1993, dari sekitar 1,2 juta orang yang terdapat sebagal
PENCARI KERJA HANYA SEKITAR 328.000 atau 27 % yang memperoleh penempatan.
DAFTAR PUSTAKA
BPS, 1994, Profil Kependudukan Propinsi Jawa Timur, BPS, Jakarta.
BPS, 1994, Trend Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi, BPS, Jakarta.
BPS, 1994, Proyeksi Penduduk Indonesia Per Kabupaten/Kodya 1990-2000
BPS,Jakarta
Daldjoeni N, 1986, Masalah Penduduk dalam Fakta dan Angka, Alumni Bandung
Goeltenboth, F. 1996, Applied Geography and Development, Volume 47 Institute
for Scientific Co-operation, tumbingen Federal Republic of Germany.
Lembaga Demografi, FEU I, 1981, Dasar-dasar Demografi FEUI, Jakarta.
Tji Suharyanto, P, Urbanisasi, Surabaya Post, 23 September 199
Nama : Delly Pratama
NPM : 10208320
Kelas : 3EA12
APA ARTI NEOLIBERALISME ???
Neoliberalisme adalah kata lain dari “liberalisme baru”. Neoliberalisme merupakan pendukung pasar bebas (free trade), ekspansi modal dan globalisasi.[4] Yang mencemaskan dari neoliberalisme adalah gebrakan mereka agar negara mengurangi secara signifikan campur tangannya (deregulasi dan debirokratisasi) dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar, karena pasar mengajarkan orang untuk berpikir rasional dengan menggunakan kalkulasi untung-rugi.[5] Di sinilah terjadi bahwa neoliberalisme merupakan rahmat bagi kaum kaya dan petaka bagi yang miskin. Kita tahu, tidak mungkin kaum miskin mampu menandingi kaum kaya dalam arena persaingan. Kaum miskin sudah pasti pihak yang kalah dan kaum kaya sudah pasti pihak yang menang. Tidak terjadi persaingan, yang terjadi adalah pengeliminasian kaum miskin.
Bagi pelaku neoliberalisme, yang tidak mampu bersaing secara bebas di lapangan pasar, maka harus merelakan diri untuk digusur dari ajang kompetisi. Akibat fatalnya, perekonomian akan dikuasai oleh mereka yang mampu berperilaku efisien, inovatif, memiliki akses teknologi dan modal, dan mampu berperan sebagai penentu harga. Sementara orang miskin hanya gigit jari, mereka siap-siap semakin miskin. Orang miskin hanya sebagai penonton, pemanggul petaka, buruh murahan, manusia terbuang, outcast! Itu sebabnya bagi Bob Sugeng Hadiwinata dengan merujuk pada gagasan Bourdieu, neoliberalisme melanggar prinsip keadilan (fairness). Bob mengusulkan sistem perekonomian yang lebih baik, yakni perdangan yang adil (fair trade). Dalam arti, para pelaku pasar tidak hanya memperhatikan keuntungannya tetapi juga peka melihat situasi sosial, mereka perlu memperhatikan negara berkembang dan kaum miskin, kaum buruh, kaum marginal. Yang lebih penting bukan gagasan ‘free trade’ tetapi ‘fair trade’. [6]
Mekanisme pasar yang ditawarkan kaum neoliberalisme melanggar prinsip keadilan dari John Rawls. Bagi Rawls, dalam kegiatan sosial-ekonomi mesti diperhatikan pula kesejahteraan mereka yang mendapat keuntungan paling sedikit (“the least-advantaged members of society”). Ketika membuka kesempatan yang sama kepada anggota masyarakat untuk bersaing di pasar, pelaku ekonomi mestinya memperhatikan siapa yang sudah pasti kalah bersaing. Orang tak punya modal pastilah kalah dalam arena persaingan pasar. Di sini tidak terjadi fairness (keadilan). Fairnesshanya terjadi jika memperhatikan kaum tak bermodal itu. Bagi Rawls mesti ada prinsip “fair equality of opportunity” . [7]
B. Herry Priyono melihat secara lain neoliberalisme. Ia memilah-milah, tidak memandang semua kegiatan ekonomi pasar menerapkan prinsip neoliberalime. Menurutnya istilah neoliberalisme sering disalah-artikan. Misalnya, ada sebagian yang menganggap bahwa ekonomi pasar identik dengan neoliberalisme. Bagi B. Herry Priyono, neoliberalisme memang melibatkan aplikasi ekonomi pasar, tetapi tidak semua ekonomi pasar bersifat neoliberal. Ekonomi pasar sosial tidak selalu bersifat neoliberal.[8]
Awalan neo (baru) pada istilah neoliberalisme menunjuk pada gejala yang mirip dengan tata ekonomi 30 tahun terakhir dengan masa kejayaan liberalisme ekonomi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang ditandai dominasi financial capital dalam proses ekonomi. Namun, yang terjadi dalam 30 tahun terakhir tersebut (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20) bercorak lebih ekstrem dan gejala ini berlangsung dengan berakhirnya era besar yang disebut embedded lberalism. Embedded liberalisme merupakan model ekonomi setelah Perang Dunia II hingga dekade 1970-an yang intinya: kinerja ekonomi pasar dikawal dengan seperangkat aturan yang membuat relasi antara penanam modal dan tenaga kerja tidak selalu berakhir dengan subordinasilabour pada capital.[9] Dengan kata lain, neoliberalisme berisi kecenderungan lepasnya kinerja pemodal dari kawalan, tetapi dalam bentuk yang lebih ekstrem. Neoliberalisme kadangkala dianggap sebagai cara para tuan besar pemodal untuk merebut kembali kekuasaan, sesudah mereka terkekang dalam periode setelah Perang Dunia II sampai dasawarsa 1970-an.
Neoliberalisme merupakan sebuah fenomena sosial-politik yang biasanya dialamatkan kepada sekelompok penguasa dan intelektual di Barat yang mendukung dan ingin menghidupkan kembali gagasan-gagasan liberalisme klasik. Intelektual yang mau menghidupkan kembali liberalisme klasik (tetapi dengan cara “mencampur”) adalah ekonom Inggris (abad 20), John Maynard Keynes, yang kemudian teorinya disebut Keynesian. Teori ekonomi a la Keynesian adalah mempromosikan suatu ekonomi campuran, yakni baik negara (pemerintah) maupun sektor swasta memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Padahal, kaum neoliberalisme anti-pemerintah, antinegara, anti aturan. Tetapi ada yang mesti diperhatikan di sini: REAGANOMICS dan Thatcherisme juga sebenarnya beralirasn leberalisme klasik, tetapi toh tidak dianggap sebagai ancaman neoliberalisme. Malahan kedua paham ini dianggap sebagai salah satu tulang punggung munculnya neoliberalisme, karena memang kedua paham ini anti-negara, anti-pemerintah. Itulah sebabya juga B. Herry Priyono agak kesulitan mendefenisikan apa itu neoliberalisme. [10] Dalam tulisan ini, kita sepakat saja bahwa ciri utama neoliberalisme adalah peniadaan campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, regulasi perekonomian diserahkan kepada otoritas pasar bebas. Akibatnya, legislator bukan lagi lembaga legislatif melainkan para pemilik modal.
Dalam penelusuran Bob Sugeng Hadiwinata, neoliberalisme sejatinya dikampanyekan secara gencar oleh negara-negara Barat dan berbagai lembaga ekonomi dan keuangan internasional sejak akhir Perang Dunia II. Kampanye gombal mereka berhasil: neoliberalisme menjadi norma dasar perekonomian.[11]
Latar Belakang Munculnya Neoliberalisme [12]
Ada klaim bahwa awal munculnya neoliberalisme dilatar-belakangi oleh hancurnya “liberalisme”. Padahal bisa jadi hal ini hanya salah satu faktor saja. Liberalisme dianggap gagal karena ternyata belum juga berhasil mengentaskan kemiskinan umat manusia. Seiring dengan hancurnya liberalisme, pada tahun 1973 terjadi krisis minyak: mayoritas negara penghasil minyak Timur Tengah (TT) melakukan embargo terhadap As dan sekutunya; serta melipat-gandakan harga minyak dunia. Hal ini dilakukan oleh TT sebagai bukti “reaksi” mereka terhadap AS yang mendukung Israel dalam perang Yom Kippur.[13] Keputusan TT ini ditanggapi serius oleh para elit politik negara-negara sekutu AS dan mereka pun saling berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi inilah ide-ide libertarian sebagai wacana menjadi dominan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga ditingkat global di IMF dan World Bank (WB), dan WTO. Banyak yang menduga bahwa IMF, World Bank dan WTO adalah pendukung neoliberalisme. Kedua lembaga ini merupakan penyebab suburnya neoliberalisme. Lembaga-lembaga ini memiliki kesempatan besar untuk memaksa negara-negara berkembang (miskin) untuk mengambil dan menjalankan kebijakan neoliberalisme dalam tataran pasar bebas dengan istilah kren demi “structural adjustment” (penyesuaian struktural). Ujung-ujungnya adalah banyak negara berkembang yang justru semakin banyak hutangnya.
Pada tahun 1975-80an, di AS, Robert Nozick mengeluarkan tulisan berjudul “Anarchy, State, and Utopia”, yang dengan cerdas menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah: REAGANOMICS; dan di Inggris, Keith Joseph menjadi penggagas “Thatcherisme”.[14]
Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran John Locke[15], sedangkan Thatcherisme dikaitkan dengan pemikiran liberal John S. Mill dan A. Smith. Walaupun Locke dan Mill serta Smith sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya tetap bermuara pada intervensi negara harus berkurang sehingga individu lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang kemudian di sebut: NEOLIBERALISME.
Paham ekonomi neoliberal ini, di kemudian hari dikembangkan oleh Milton Friedman. Menurut Milton Friedman, prinsip utama bisnis ekonomi adalah mencari keuntungan. Menurutnya, tugas dari pebisnis adalah mencari uang/keuntungan (“the business/task of businessman is business/making money”). Hanya dengan cara ini, suatu perusahaan akan bertahan dan bisa menghidupi para karyawannya serta CEO-nya. Tetapi, gagasan ini, kemudian banyak ditentang, karena bisnis tidak semata-mata hanya mencari keuntungan tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial: memelihara sumber daya alam dan juga memperhatikan lingkungan sosial bisnis, serta ikut andil mengentaskan pengangguran serta kemiskinan.
Visi Neoliberalisme
Walaupun neoliberalisme selalu dikaitkan dengan ekonomi, namun sebenarnya neoliberalisme bukan hanya sekedar ekonomi. Neoliberalisme bervisi tentang manusia dan masyarakat dengan cara pikir ekonomi yang khas sebagai perangkat utama. Visi neoliberalisme tersebut dapat kita lihat dalam uraian berikut: Neoliberalisme berkembang melalui reduksi manusia sebagai makhluk ekonomi (homo oeconomicus). Yang menarik dari visi neoliberal adalah pengandaian manusia sebagai homo oeconomicus direntang luas untuk diterapkan pada semua dimensi hidup manusia: menjadi prinsip pengorganisasian seluruh masyarakat. Hal itu secara eksplisit diungkapkan Gary Becker dalam karyanya yang berjudul “The Economic Approach to Human Behavior (1976): pendekatan ekonomi menyediakan kerangka semesta untuk memahami semua tingkah laku manusia.
Kedua, virtualisasi Ekonomi
Awal tahun 1980-an terjadi evolusi berpikir: perspektif oeconomicus tidak hanya direntang untuk diterapkan pada dimensi hidup manusia, tetapi dalam perspektif oeconomicus sendiri berkembang hierarkhi prioritas: sektor finansial (financial capital) atas sektor-sektor lain dalam ekonomi. Hasilnya adalah revolusi produk finansial, seperti derivatif, sekuritas, dsb. Tren ini lalu mempertajam pembedaan antara sektor virtual dan sektor riil dalam ekonomi dengan prioritas yang pertama. Jadi, proses ekonomi bergerak dengan prioritas transaksi uang ketimbang produksi barang/jasa riil.
Gagasan Filosofis (Konsep) Neoliberalisme
Pertama, menginginkan sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad ke-19
Kapitalisme abad ke-19 menghargai kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan pemerintah sangat sedikit dalam urusan kehidupan ekonomi. Yang menjadi penentu utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar bukan pemerintah.[17] Gagasan ini barangkali masih dipengaruhi oleh gagasan John Locke (abad 18) yang mengatakan bahwa kaum liberal adalah orang-orang yang memiliki hak untuk hidup, merdeka, sejahtera, bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun. Pada zaman kapitalisme abad ke-19 ini, orang bebas diartikan sebagai seseorang yang memiliki hak-hak dan mampu menggunakannya dengan memperkecil campur tangan pihak lain (aturan pihak lain): kita berhak menjalankan kehidupan sendiri.[18]
Kedua, mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas: pasar yang berkuasa
Untuk mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas, kaum neoliberalisme selalu mengusung “kebebasan” dan tidak adanya hambatan buatan yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau tanpa hambatan perdagangan lainnya (tanpa regulasi legal). Bentuk-bentuk hambatan perdagangan yang ditolak kaum neoliberalisme (dalam perdagangan bebas): bea cukai, kuota, subsidi yang dihasilkan dari pajak sebagai bantuan pemerintah untuk produsen lokal, peraturan administrasi dan peraturan anti-dumping. Menurut kaum neoliberalisme pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah.[19]
Ketiga, menolak (mengurangi) campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik
Gagasan ini terfokus pada metode pasar bebas, pembatasan campur tangan pemerintah yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Gagasan ini sebenarnya tidak sehat. Kaum kaya semakin kaya dan kaum miskin semakin miskin. Seharusnya yang lebih penting adalah keadilan perdagangan (fair trade) bukan perdagangan bebas (free trade).[20]
Keempat, memangkas anggaran publik untuk layanan sosial
Kurangi anggaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, karena semuanya itu adalah bantuan dari pemerintah. Seandainya hal ini berkurang berarti peran pemerintah juga berkurang. Kelima, deregulasi: hambatan dan hukum perdagangan harus dihapus. Keenam, privatisasi: aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta (non-pemerintah). Ketujuh, mengenyahkan konsep “the public good”: mengurangi tanggung jawab bersama dan menggantikannya dengan “kewajiban individu”.[21]
Dampak neoliberalisme [23]
Pertama, Industri lokal akan mati. Hambatan perdagangan dibuat dengan tujuan antara lain untuk melindungi industri dan tenaga kerja lokal. Dengan ditiadakannya hambatan perdagangan (deregulasi), maka harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini mengakibatkan matinya industri lokal perlahan-lahan.
Kedua, Pekerja (karyawan) tidak mendapat perlindungan dari negara. Dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur tangan dalam penentuan gaji para pekerja (karyawan). Menurut kaum neoliberal, hal ini merupakan urusan antara pengusaha pemilik modal dan para pekerja (karyawan). Apa akibat dari kebijakan semacam ini? Akibatnya adalah hak-hak pekerja tidak lagi mendapatkan perlindungan dari negara. Pengaturan upah, misalnya, sepenuhnya menjadi kewenangan pengusaha. Masalahnya, apakah pengusaha tidak menindas atau memberi gaji yang layak para pekerja?
Ketiga, Privatisasi aktivitas ekonomi . Privatisasi (istilah lain: denasionalisasi, swastanisasi) adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi atau dari milik negara menjadi milik swasta . Dalam arti aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta. Secara teori, privatisasi aktivitas ekonomi, membantu terbentuknya pasar bebas (neoliberalisme), mengembangkan kompetisi kapitalis (padahal yang lebih penting adalah coopetetition dan fair trade), yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga lebih kompetitif kepada publik. Tetapi teori semacam ini berakibat negatif, karena layanan publik diberikan ke sektor privat (swasta) yang justru akan menghilangkan kontrol publik dan pemerintah sehingga mengakibatkan kualitas layanan yang buruk.
Keempat, Konsumen tak terlindungi dari produk-produk yang tak layak dikonsumsi. Contoh: produk-produk yang telah diubah secara genetika.Bisa terjadi pemalsuan produk. Kelima, Bergesernya manajemen ekonomi. Ekonomi berbasis persediaan menjadi berbasis permintaan. Artinya negara berkembang yang tadinya kaya akan SDM, sekarang malah menjadi tidak menikmati SDM tersebut karena telah “dirampas dan dikuasai”oleh pemodal. Negara berkembang menjadi negara pengemis atas hasil tanahnya sendiri. Perekonomian dengan inflasi dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah; karena bagi neoliberalisme, penganggur adalah orang-orang yang kalah dalam persaingan.
Keenam, Masalah ekonomi adalah soal “komoditi”. Kaum neoliberalisme melihat bahwa seluruh kehidupan adalah sumber laba korporasi perusahaan. Contoh: air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Jadi, dimensi sosial dalam sumberdaya public goods direduksi hanya sebatas sebagai komoditas semata.
Ketujuh, Semua pemikiran di luar rel pasar dianggap salah. Salah satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, sehingga pada titik tertentu tidak lagi mempunyai makna selain apa yang dilakukan oleh pasar dan pengusaha. Bagi kaum neoliberalisme, politik adalah keputusan-keptusan yang menawarkan nilai-nilai dan hanya satu cara yang rasional untuk mengukur nilai yakni pasar. Selain itu, wilayah politik dianggap sebagai tempat pasar berkuasa dan konsep globalisasi (perdagangan bebas) dijadikan cara untuk perluasan pasar melaui WTO, sehingga neoliberalisme yang “kapitalisme” dianggap sebagai neo-imperialisme. Kedelapan, Semakin lebar jurang antara si kaya dan si miskin.
NPM : 10208320
Kelas : 3EA12
APA ARTI NEOLIBERALISME ???
Neoliberalisme adalah kata lain dari “liberalisme baru”. Neoliberalisme merupakan pendukung pasar bebas (free trade), ekspansi modal dan globalisasi.[4] Yang mencemaskan dari neoliberalisme adalah gebrakan mereka agar negara mengurangi secara signifikan campur tangannya (deregulasi dan debirokratisasi) dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar, karena pasar mengajarkan orang untuk berpikir rasional dengan menggunakan kalkulasi untung-rugi.[5] Di sinilah terjadi bahwa neoliberalisme merupakan rahmat bagi kaum kaya dan petaka bagi yang miskin. Kita tahu, tidak mungkin kaum miskin mampu menandingi kaum kaya dalam arena persaingan. Kaum miskin sudah pasti pihak yang kalah dan kaum kaya sudah pasti pihak yang menang. Tidak terjadi persaingan, yang terjadi adalah pengeliminasian kaum miskin.
Bagi pelaku neoliberalisme, yang tidak mampu bersaing secara bebas di lapangan pasar, maka harus merelakan diri untuk digusur dari ajang kompetisi. Akibat fatalnya, perekonomian akan dikuasai oleh mereka yang mampu berperilaku efisien, inovatif, memiliki akses teknologi dan modal, dan mampu berperan sebagai penentu harga. Sementara orang miskin hanya gigit jari, mereka siap-siap semakin miskin. Orang miskin hanya sebagai penonton, pemanggul petaka, buruh murahan, manusia terbuang, outcast! Itu sebabnya bagi Bob Sugeng Hadiwinata dengan merujuk pada gagasan Bourdieu, neoliberalisme melanggar prinsip keadilan (fairness). Bob mengusulkan sistem perekonomian yang lebih baik, yakni perdangan yang adil (fair trade). Dalam arti, para pelaku pasar tidak hanya memperhatikan keuntungannya tetapi juga peka melihat situasi sosial, mereka perlu memperhatikan negara berkembang dan kaum miskin, kaum buruh, kaum marginal. Yang lebih penting bukan gagasan ‘free trade’ tetapi ‘fair trade’. [6]
Mekanisme pasar yang ditawarkan kaum neoliberalisme melanggar prinsip keadilan dari John Rawls. Bagi Rawls, dalam kegiatan sosial-ekonomi mesti diperhatikan pula kesejahteraan mereka yang mendapat keuntungan paling sedikit (“the least-advantaged members of society”). Ketika membuka kesempatan yang sama kepada anggota masyarakat untuk bersaing di pasar, pelaku ekonomi mestinya memperhatikan siapa yang sudah pasti kalah bersaing. Orang tak punya modal pastilah kalah dalam arena persaingan pasar. Di sini tidak terjadi fairness (keadilan). Fairnesshanya terjadi jika memperhatikan kaum tak bermodal itu. Bagi Rawls mesti ada prinsip “fair equality of opportunity” . [7]
B. Herry Priyono melihat secara lain neoliberalisme. Ia memilah-milah, tidak memandang semua kegiatan ekonomi pasar menerapkan prinsip neoliberalime. Menurutnya istilah neoliberalisme sering disalah-artikan. Misalnya, ada sebagian yang menganggap bahwa ekonomi pasar identik dengan neoliberalisme. Bagi B. Herry Priyono, neoliberalisme memang melibatkan aplikasi ekonomi pasar, tetapi tidak semua ekonomi pasar bersifat neoliberal. Ekonomi pasar sosial tidak selalu bersifat neoliberal.[8]
Awalan neo (baru) pada istilah neoliberalisme menunjuk pada gejala yang mirip dengan tata ekonomi 30 tahun terakhir dengan masa kejayaan liberalisme ekonomi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang ditandai dominasi financial capital dalam proses ekonomi. Namun, yang terjadi dalam 30 tahun terakhir tersebut (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20) bercorak lebih ekstrem dan gejala ini berlangsung dengan berakhirnya era besar yang disebut embedded lberalism. Embedded liberalisme merupakan model ekonomi setelah Perang Dunia II hingga dekade 1970-an yang intinya: kinerja ekonomi pasar dikawal dengan seperangkat aturan yang membuat relasi antara penanam modal dan tenaga kerja tidak selalu berakhir dengan subordinasilabour pada capital.[9] Dengan kata lain, neoliberalisme berisi kecenderungan lepasnya kinerja pemodal dari kawalan, tetapi dalam bentuk yang lebih ekstrem. Neoliberalisme kadangkala dianggap sebagai cara para tuan besar pemodal untuk merebut kembali kekuasaan, sesudah mereka terkekang dalam periode setelah Perang Dunia II sampai dasawarsa 1970-an.
Neoliberalisme merupakan sebuah fenomena sosial-politik yang biasanya dialamatkan kepada sekelompok penguasa dan intelektual di Barat yang mendukung dan ingin menghidupkan kembali gagasan-gagasan liberalisme klasik. Intelektual yang mau menghidupkan kembali liberalisme klasik (tetapi dengan cara “mencampur”) adalah ekonom Inggris (abad 20), John Maynard Keynes, yang kemudian teorinya disebut Keynesian. Teori ekonomi a la Keynesian adalah mempromosikan suatu ekonomi campuran, yakni baik negara (pemerintah) maupun sektor swasta memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Padahal, kaum neoliberalisme anti-pemerintah, antinegara, anti aturan. Tetapi ada yang mesti diperhatikan di sini: REAGANOMICS dan Thatcherisme juga sebenarnya beralirasn leberalisme klasik, tetapi toh tidak dianggap sebagai ancaman neoliberalisme. Malahan kedua paham ini dianggap sebagai salah satu tulang punggung munculnya neoliberalisme, karena memang kedua paham ini anti-negara, anti-pemerintah. Itulah sebabya juga B. Herry Priyono agak kesulitan mendefenisikan apa itu neoliberalisme. [10] Dalam tulisan ini, kita sepakat saja bahwa ciri utama neoliberalisme adalah peniadaan campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, regulasi perekonomian diserahkan kepada otoritas pasar bebas. Akibatnya, legislator bukan lagi lembaga legislatif melainkan para pemilik modal.
Dalam penelusuran Bob Sugeng Hadiwinata, neoliberalisme sejatinya dikampanyekan secara gencar oleh negara-negara Barat dan berbagai lembaga ekonomi dan keuangan internasional sejak akhir Perang Dunia II. Kampanye gombal mereka berhasil: neoliberalisme menjadi norma dasar perekonomian.[11]
Latar Belakang Munculnya Neoliberalisme [12]
Ada klaim bahwa awal munculnya neoliberalisme dilatar-belakangi oleh hancurnya “liberalisme”. Padahal bisa jadi hal ini hanya salah satu faktor saja. Liberalisme dianggap gagal karena ternyata belum juga berhasil mengentaskan kemiskinan umat manusia. Seiring dengan hancurnya liberalisme, pada tahun 1973 terjadi krisis minyak: mayoritas negara penghasil minyak Timur Tengah (TT) melakukan embargo terhadap As dan sekutunya; serta melipat-gandakan harga minyak dunia. Hal ini dilakukan oleh TT sebagai bukti “reaksi” mereka terhadap AS yang mendukung Israel dalam perang Yom Kippur.[13] Keputusan TT ini ditanggapi serius oleh para elit politik negara-negara sekutu AS dan mereka pun saling berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi inilah ide-ide libertarian sebagai wacana menjadi dominan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga ditingkat global di IMF dan World Bank (WB), dan WTO. Banyak yang menduga bahwa IMF, World Bank dan WTO adalah pendukung neoliberalisme. Kedua lembaga ini merupakan penyebab suburnya neoliberalisme. Lembaga-lembaga ini memiliki kesempatan besar untuk memaksa negara-negara berkembang (miskin) untuk mengambil dan menjalankan kebijakan neoliberalisme dalam tataran pasar bebas dengan istilah kren demi “structural adjustment” (penyesuaian struktural). Ujung-ujungnya adalah banyak negara berkembang yang justru semakin banyak hutangnya.
Pada tahun 1975-80an, di AS, Robert Nozick mengeluarkan tulisan berjudul “Anarchy, State, and Utopia”, yang dengan cerdas menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah: REAGANOMICS; dan di Inggris, Keith Joseph menjadi penggagas “Thatcherisme”.[14]
Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran John Locke[15], sedangkan Thatcherisme dikaitkan dengan pemikiran liberal John S. Mill dan A. Smith. Walaupun Locke dan Mill serta Smith sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya tetap bermuara pada intervensi negara harus berkurang sehingga individu lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang kemudian di sebut: NEOLIBERALISME.
Paham ekonomi neoliberal ini, di kemudian hari dikembangkan oleh Milton Friedman. Menurut Milton Friedman, prinsip utama bisnis ekonomi adalah mencari keuntungan. Menurutnya, tugas dari pebisnis adalah mencari uang/keuntungan (“the business/task of businessman is business/making money”). Hanya dengan cara ini, suatu perusahaan akan bertahan dan bisa menghidupi para karyawannya serta CEO-nya. Tetapi, gagasan ini, kemudian banyak ditentang, karena bisnis tidak semata-mata hanya mencari keuntungan tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial: memelihara sumber daya alam dan juga memperhatikan lingkungan sosial bisnis, serta ikut andil mengentaskan pengangguran serta kemiskinan.
Visi Neoliberalisme
Walaupun neoliberalisme selalu dikaitkan dengan ekonomi, namun sebenarnya neoliberalisme bukan hanya sekedar ekonomi. Neoliberalisme bervisi tentang manusia dan masyarakat dengan cara pikir ekonomi yang khas sebagai perangkat utama. Visi neoliberalisme tersebut dapat kita lihat dalam uraian berikut: Neoliberalisme berkembang melalui reduksi manusia sebagai makhluk ekonomi (homo oeconomicus). Yang menarik dari visi neoliberal adalah pengandaian manusia sebagai homo oeconomicus direntang luas untuk diterapkan pada semua dimensi hidup manusia: menjadi prinsip pengorganisasian seluruh masyarakat. Hal itu secara eksplisit diungkapkan Gary Becker dalam karyanya yang berjudul “The Economic Approach to Human Behavior (1976): pendekatan ekonomi menyediakan kerangka semesta untuk memahami semua tingkah laku manusia.
Kedua, virtualisasi Ekonomi
Awal tahun 1980-an terjadi evolusi berpikir: perspektif oeconomicus tidak hanya direntang untuk diterapkan pada dimensi hidup manusia, tetapi dalam perspektif oeconomicus sendiri berkembang hierarkhi prioritas: sektor finansial (financial capital) atas sektor-sektor lain dalam ekonomi. Hasilnya adalah revolusi produk finansial, seperti derivatif, sekuritas, dsb. Tren ini lalu mempertajam pembedaan antara sektor virtual dan sektor riil dalam ekonomi dengan prioritas yang pertama. Jadi, proses ekonomi bergerak dengan prioritas transaksi uang ketimbang produksi barang/jasa riil.
Gagasan Filosofis (Konsep) Neoliberalisme
Pertama, menginginkan sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad ke-19
Kapitalisme abad ke-19 menghargai kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan pemerintah sangat sedikit dalam urusan kehidupan ekonomi. Yang menjadi penentu utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar bukan pemerintah.[17] Gagasan ini barangkali masih dipengaruhi oleh gagasan John Locke (abad 18) yang mengatakan bahwa kaum liberal adalah orang-orang yang memiliki hak untuk hidup, merdeka, sejahtera, bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun. Pada zaman kapitalisme abad ke-19 ini, orang bebas diartikan sebagai seseorang yang memiliki hak-hak dan mampu menggunakannya dengan memperkecil campur tangan pihak lain (aturan pihak lain): kita berhak menjalankan kehidupan sendiri.[18]
Kedua, mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas: pasar yang berkuasa
Untuk mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas, kaum neoliberalisme selalu mengusung “kebebasan” dan tidak adanya hambatan buatan yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau tanpa hambatan perdagangan lainnya (tanpa regulasi legal). Bentuk-bentuk hambatan perdagangan yang ditolak kaum neoliberalisme (dalam perdagangan bebas): bea cukai, kuota, subsidi yang dihasilkan dari pajak sebagai bantuan pemerintah untuk produsen lokal, peraturan administrasi dan peraturan anti-dumping. Menurut kaum neoliberalisme pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah.[19]
Ketiga, menolak (mengurangi) campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik
Gagasan ini terfokus pada metode pasar bebas, pembatasan campur tangan pemerintah yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Gagasan ini sebenarnya tidak sehat. Kaum kaya semakin kaya dan kaum miskin semakin miskin. Seharusnya yang lebih penting adalah keadilan perdagangan (fair trade) bukan perdagangan bebas (free trade).[20]
Keempat, memangkas anggaran publik untuk layanan sosial
Kurangi anggaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, karena semuanya itu adalah bantuan dari pemerintah. Seandainya hal ini berkurang berarti peran pemerintah juga berkurang. Kelima, deregulasi: hambatan dan hukum perdagangan harus dihapus. Keenam, privatisasi: aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta (non-pemerintah). Ketujuh, mengenyahkan konsep “the public good”: mengurangi tanggung jawab bersama dan menggantikannya dengan “kewajiban individu”.[21]
Dampak neoliberalisme [23]
Pertama, Industri lokal akan mati. Hambatan perdagangan dibuat dengan tujuan antara lain untuk melindungi industri dan tenaga kerja lokal. Dengan ditiadakannya hambatan perdagangan (deregulasi), maka harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini mengakibatkan matinya industri lokal perlahan-lahan.
Kedua, Pekerja (karyawan) tidak mendapat perlindungan dari negara. Dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur tangan dalam penentuan gaji para pekerja (karyawan). Menurut kaum neoliberal, hal ini merupakan urusan antara pengusaha pemilik modal dan para pekerja (karyawan). Apa akibat dari kebijakan semacam ini? Akibatnya adalah hak-hak pekerja tidak lagi mendapatkan perlindungan dari negara. Pengaturan upah, misalnya, sepenuhnya menjadi kewenangan pengusaha. Masalahnya, apakah pengusaha tidak menindas atau memberi gaji yang layak para pekerja?
Ketiga, Privatisasi aktivitas ekonomi . Privatisasi (istilah lain: denasionalisasi, swastanisasi) adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi atau dari milik negara menjadi milik swasta . Dalam arti aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta. Secara teori, privatisasi aktivitas ekonomi, membantu terbentuknya pasar bebas (neoliberalisme), mengembangkan kompetisi kapitalis (padahal yang lebih penting adalah coopetetition dan fair trade), yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga lebih kompetitif kepada publik. Tetapi teori semacam ini berakibat negatif, karena layanan publik diberikan ke sektor privat (swasta) yang justru akan menghilangkan kontrol publik dan pemerintah sehingga mengakibatkan kualitas layanan yang buruk.
Keempat, Konsumen tak terlindungi dari produk-produk yang tak layak dikonsumsi. Contoh: produk-produk yang telah diubah secara genetika.Bisa terjadi pemalsuan produk. Kelima, Bergesernya manajemen ekonomi. Ekonomi berbasis persediaan menjadi berbasis permintaan. Artinya negara berkembang yang tadinya kaya akan SDM, sekarang malah menjadi tidak menikmati SDM tersebut karena telah “dirampas dan dikuasai”oleh pemodal. Negara berkembang menjadi negara pengemis atas hasil tanahnya sendiri. Perekonomian dengan inflasi dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah; karena bagi neoliberalisme, penganggur adalah orang-orang yang kalah dalam persaingan.
Keenam, Masalah ekonomi adalah soal “komoditi”. Kaum neoliberalisme melihat bahwa seluruh kehidupan adalah sumber laba korporasi perusahaan. Contoh: air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Jadi, dimensi sosial dalam sumberdaya public goods direduksi hanya sebatas sebagai komoditas semata.
Ketujuh, Semua pemikiran di luar rel pasar dianggap salah. Salah satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, sehingga pada titik tertentu tidak lagi mempunyai makna selain apa yang dilakukan oleh pasar dan pengusaha. Bagi kaum neoliberalisme, politik adalah keputusan-keptusan yang menawarkan nilai-nilai dan hanya satu cara yang rasional untuk mengukur nilai yakni pasar. Selain itu, wilayah politik dianggap sebagai tempat pasar berkuasa dan konsep globalisasi (perdagangan bebas) dijadikan cara untuk perluasan pasar melaui WTO, sehingga neoliberalisme yang “kapitalisme” dianggap sebagai neo-imperialisme. Kedelapan, Semakin lebar jurang antara si kaya dan si miskin.
Nama : Delly pratama
NPM : 10208320
Kelas : 3EA12
PERLUKAH CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA ??
dipertanyakan yakni adakah campur tangan pemerintah sehingga pasar mobil semakin membaik pada pertengahan tahun?
Jawabnya adalah tidak! Peran pemerintah Pasar mobil nasional bergerak positif karena terakselerasi dengan sendirinya oleh kekuatan pasar yang secara global memang mulai membaik. Nyaris tidak ada campur tangan pemerintah. Malah sebaliknya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang cenderung mendistorsi pasar.
Lihat saja. Pada saat pasar otomotif nasional belum sepenuhnya pulih dari dampak resesi, pemerintah dengan persetujuan DPR malah mengesahkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang menetapkan kenaikan pajak kendaraan bermotor secara progresif.
Selain itu, disahkan pula undang-undang baru tentang PPN dan PPnBM yang di dalamnya mengatur kenaikan tarif pajak barang mewah {luxury tax) hingga maksimal 200%. Kendati UU ini dijadwalkan mulai berlaku 1 April 2010, kebijakan ini secara psikologis mengecewakan pasar.
Kalangan ATPM mobil premium sangat mencemaskan kenaikan pajak barang mewah tersebut karena dipastikan menyebabkan kemerosotan permintaan. Apalagi, pajak merupakan komponen terbesar dalam struktur harga mobil premium di Indonesia. Cara dan gaya pemerintah menangani krisis memang sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan kebijakan yang ditempuh negara lain yang terus memperkuat pasar dengan subsidi, peningkatan belanja pemerintah, penurunan
pajak dan insentif untuk mobil ramah lingkungan. Thailand dan Malaysia adalah dua contoh negara tetangga yang menerapkan kebijakan yang berkebalikan dengan yang ditempuh Pemerintah Indonesia. Meskipun nyaris tidak ada campur tangan pemerintah lewat kebijakan yang dapat mengakselerasi kinerja industri otomotif nasional, temyata kondisi pasar domestik tidaklah terlalu mengecewakan dibandingkan dengan proyeksi awal tahun.
Hingga November, pasar mobil nasional membukukan angka 435.647 unit dan optimistis menembus target sebesar 480.000 unit pada akhir Desember. "Pada awal tahun kami memang pesimistis menghadapi krisis ekonomi, tetapi saat ini kami menutup tahun dengan pencapaian di atas target yang dicanangkan.
Pangsa pasar Toyota per November malah naik menjadi 38,2%, melampaui target sebesar 35%," ujar Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Joko Trisanyoto dalam year-end gathering 2009, baru-baru ini. (chamoan purwoko) (sitimunauxuvh ®bisnis.aM)
Daftar pustaka : google.com
NPM : 10208320
Kelas : 3EA12
PERLUKAH CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA ??
dipertanyakan yakni adakah campur tangan pemerintah sehingga pasar mobil semakin membaik pada pertengahan tahun?
Jawabnya adalah tidak! Peran pemerintah Pasar mobil nasional bergerak positif karena terakselerasi dengan sendirinya oleh kekuatan pasar yang secara global memang mulai membaik. Nyaris tidak ada campur tangan pemerintah. Malah sebaliknya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang cenderung mendistorsi pasar.
Lihat saja. Pada saat pasar otomotif nasional belum sepenuhnya pulih dari dampak resesi, pemerintah dengan persetujuan DPR malah mengesahkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang menetapkan kenaikan pajak kendaraan bermotor secara progresif.
Selain itu, disahkan pula undang-undang baru tentang PPN dan PPnBM yang di dalamnya mengatur kenaikan tarif pajak barang mewah {luxury tax) hingga maksimal 200%. Kendati UU ini dijadwalkan mulai berlaku 1 April 2010, kebijakan ini secara psikologis mengecewakan pasar.
Kalangan ATPM mobil premium sangat mencemaskan kenaikan pajak barang mewah tersebut karena dipastikan menyebabkan kemerosotan permintaan. Apalagi, pajak merupakan komponen terbesar dalam struktur harga mobil premium di Indonesia. Cara dan gaya pemerintah menangani krisis memang sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan kebijakan yang ditempuh negara lain yang terus memperkuat pasar dengan subsidi, peningkatan belanja pemerintah, penurunan
pajak dan insentif untuk mobil ramah lingkungan. Thailand dan Malaysia adalah dua contoh negara tetangga yang menerapkan kebijakan yang berkebalikan dengan yang ditempuh Pemerintah Indonesia. Meskipun nyaris tidak ada campur tangan pemerintah lewat kebijakan yang dapat mengakselerasi kinerja industri otomotif nasional, temyata kondisi pasar domestik tidaklah terlalu mengecewakan dibandingkan dengan proyeksi awal tahun.
Hingga November, pasar mobil nasional membukukan angka 435.647 unit dan optimistis menembus target sebesar 480.000 unit pada akhir Desember. "Pada awal tahun kami memang pesimistis menghadapi krisis ekonomi, tetapi saat ini kami menutup tahun dengan pencapaian di atas target yang dicanangkan.
Pangsa pasar Toyota per November malah naik menjadi 38,2%, melampaui target sebesar 35%," ujar Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Joko Trisanyoto dalam year-end gathering 2009, baru-baru ini. (chamoan purwoko) (sitimunauxuvh ®bisnis.aM)
Daftar pustaka : google.com
Senin, 14 Februari 2011
langkah-langkah pembuatan laporan ilmiah
Langkah-langkah pembuatan laporan ilmiah :
1. Tentukan judul
judul dinyatakan secara singkat
2. Pemilihan masalah
Dalam pemilihan masalah ini harus
a)nyatakan apayang disarankan oleh judul
b)berikan alasan terhadap pemilihan tersebut. Nyatakan perlunya diselidiki masalah menurut kepentingan umum.
3. Pemecahan masalah
Dalam memecahkan masalah harus diikuti hal-hal berikut :
a)analisa harus logis, aturlah bukti dalam bentuk yang sistematis dan logis. Demikian juga halnya unsure-unsur yang dapat memecahkan masalah.
b)prosedur penelitian yang digunakan harus dinyatakan secara singkat.
c)urutkan data, fakta dan keterangan-keterangan khas yang diperlukan.
d)harus dinyatakan bagaimana sel data yang di peroleh termasuk referensi yang digunakan.
e)tunjukan cara data yang dikelola sampai mempunyai arti dalam memecahkan masalah.
f)urutkan asumsi-asumsi yang digunakan serta hubungannya dalam berbagai fase penelitian.
4. Kesimpulan
a)betikan kesimpulan dari hipotesa. Nyatakan dua atau tiga kesimpulan yang mungkin di peroleh.
b)berikan implikasi dari kesimpulan. Jelaskan beberapa implikasi dari produk hipotesa dengan memberikan beberapa referensi.
5. Berikan studi-studi sebelumya yang pernah di kerjakan yang beruhubungan dengan masalah.
a)merumuskan serta mendefinisikan masalah
b)mengadakan studi keputakaan.
1. Tentukan judul
judul dinyatakan secara singkat
2. Pemilihan masalah
Dalam pemilihan masalah ini harus
a)nyatakan apayang disarankan oleh judul
b)berikan alasan terhadap pemilihan tersebut. Nyatakan perlunya diselidiki masalah menurut kepentingan umum.
3. Pemecahan masalah
Dalam memecahkan masalah harus diikuti hal-hal berikut :
a)analisa harus logis, aturlah bukti dalam bentuk yang sistematis dan logis. Demikian juga halnya unsure-unsur yang dapat memecahkan masalah.
b)prosedur penelitian yang digunakan harus dinyatakan secara singkat.
c)urutkan data, fakta dan keterangan-keterangan khas yang diperlukan.
d)harus dinyatakan bagaimana sel data yang di peroleh termasuk referensi yang digunakan.
e)tunjukan cara data yang dikelola sampai mempunyai arti dalam memecahkan masalah.
f)urutkan asumsi-asumsi yang digunakan serta hubungannya dalam berbagai fase penelitian.
4. Kesimpulan
a)betikan kesimpulan dari hipotesa. Nyatakan dua atau tiga kesimpulan yang mungkin di peroleh.
b)berikan implikasi dari kesimpulan. Jelaskan beberapa implikasi dari produk hipotesa dengan memberikan beberapa referensi.
5. Berikan studi-studi sebelumya yang pernah di kerjakan yang beruhubungan dengan masalah.
a)merumuskan serta mendefinisikan masalah
b)mengadakan studi keputakaan.
Langganan:
Postingan (Atom)